Disintegrasi yang Pernah Dialami Indonesia

Disintegrasi yang Pernah Dialami Indonesia

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 bukan berarti negara Indonesia damai tanpa masalah, justru dengan kemerdekaan tersebut munculah upaya-upaya memecah belah yang akan menghilangkan keutuhan NKRI.

Sahabat Nangkring.net, Indonesia ternyata pernah beberapa kali ada upaya disintegrasi bangsa yang dimulai setelah kemerdekaan Indonesia atau disintegrasi yang pernah dialami Indonesia. Sebelumnya admin telah memposting materi disintegrasi dengan judul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa dan Pencegahan dan Dampak Disintegrasi

Disintegrasi yang Pernah Dialami Indonesia:


Pokok Bahasan
  • PKI Madiun pada tahun 1948
  • DI (Darul Islam) / TII (Negara Islam Indonesia) tahun 1947
  • Pemberontakan Andi Azis tahun 1950
  • APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) tahun 1950
  • RMS (Republik Maluku Selatan) tahun 1950
  • PERMESTA (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) tahun 1958
  • PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) tahun 1958
  • G30S/PKI tahun 1965

Ancaman Disintegrasi Bangsa

Menurut KBBI Disintêgrasi adalah keadaan tidak bersatu padu; keadaan terpecah belah; hilangnya keutuhan atau persatuan; perpecahan. Adapun penyebab terjadinya disintegrasi bangsa adalah karena rasa tidak puas dan ketidakadilan masyarakat terhadap pemerintahan yang mengakibatkan separatisme atau pemborantakan

Disintegrasi yang Pernah Dialami Indonesia

Indonesia ternyata pernah beberapa kali ada upaya disintegrasi bangsa yang dimulai setelah kemerdekaan Indonesia atau disintegrasi yang pernah dialami Indonesia
PKI MADIUN TAHUN 1948


PKI MADIUN TAHUN 1948

  1. Waktu : 1948, dengan memproklamasikan berdirinya Negara Republik Soviet Indonesia
  2. Sebab : Hasil kesepakatan Renville menguntungkan Belanda
  3. Pemimpin : Muso
  4. Cara Penumpasan: Pemerintah mengajak rakyat ( Gerakan Operasi Militer I ) dan melakukan penyitaan dan pelarangan terhadap beberapa surat kabar berhaluan komunis
  5. Hasil: Pemberontak ditumpas dan Madiun direbut kembali

Munculnya PKI merupakan awal dari perpecahan pada SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh H.J.F.M Snevliet dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang, lalu pada bulan Desember diubah menjadi PKI.

Pada tanggal 13 Nopember 1926 PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Lalu pada tanggal 18 September 1948 Muso memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun, yang bertujuan ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara Komunis. Pemberontakan ini ikut menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan ditembak matinya Muso sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.

Indonesia ternyata pernah beberapa kali ada upaya disintegrasi bangsa yang dimulai setelah kemerdekaan Indonesia atau disintegrasi yang pernah dialami Indonesia
NII (Negara Islam Indonesia) / DI (Darul Islam)

NII (Negara Islam Indonesia) / DI (Darul Islam)

Negara Islam Indonesia (disingkat NII, juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang berarti Rumah Islam merupakan kelompok organisasi Islam di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk membentuk negara Islam di Indonesia. Gerakan tersebut dimulai pada 7 Agustus 1949 oleh sekelompok milisi Muslim di Indonesia yang dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim radikal, yakni Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo bertembpat di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kelompok ini mengakui menjalankan syariat islam sebagai sumber hukum yang valid atau sah. Gerakan ini telah menghasilkan jaringan atau cabang yang luas dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-radikal.

Gerakan NII atau DI bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar atau ideologi negara. Di dalam proklamasinya disebutkan bahwa Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam, untuk lebih jelas dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa Negara berdasarkan Islam dan Hukum yang tertinggi adalah Alquran dan Sunnah.

Di bawah ini merupakan gerakan-gerakan NII (Negara Islam Indonesia) / DI (Darul Islam) berdasarkan waktu dan tempat:

Jawa Barat
  1. Waktu : 14 Agustus 1947
  2. Latar belakang : Tidak setujunya dengan pemerintah RI saat terjadi perundingan Renville yang dianggap merugikan pemerintah Indonesia
  3. Pemimpin : Sekarmaji Maridjan Kartosuwiryo
  4. Cara penumpasan : Melakukan Operasi Militer taktik pagar besi yang menggunakan ratusan ribu rakyat untuk mempersempit ruang gerak
  5. Hasil : Pada tanggal 4 juni 1962 kartosuwiryo berhasil ditangkap di gunung beber oleh pasukan siliwangi

Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo tidak setuju terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam ( DI )


Jawa Tengah
  1. Waktu : 23 Agustus 19
  2. Latar belakang : Pengurusan penggabungan laskar – laskar masuk ke dalam TNI
  3. Pemimpin : Amir Fatah
  4. Cara penumpasan : Pemerintah membentuk pasukan baru yang disebut dengan Bintang Raiders
  5. Hasil : Dilakukannya operasi guntur pada tahun 1954, gerombolan Amir Fatah dapat dicerai Beraikan

Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.


Sulawesi Selatan
  1. Waktu : 30 April 1950
  2. Latar belakang : Banyak pemuda sulawesi yg tergabung dalam PRI sulawesi ikut bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya
  3. Pemimpin : Kahar Muzakar
  4. Cara penumpasan : Dilakukan penyergapan oleh pasukan TNI dan
  5. Hasil : Kahar Muzakar tertembak mati

Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.


Aceh
  1. Waktu : 20 September 1953
  2. Latar belakang : Setelah proklamasi Kemerdekaan RI , di Aceh terjadi pertentangan antara alim ulama dengan para kepala asla
  3. Pemimpin : Tengku Daud
  4. Cara penumpasan : Antar prakarsa panglima kadam iskandar muda , colonel M. jann maka dilaksanakan musyawarah kerukunan rakyat aceh
  5. Hasil : Musyawarah ini mendapat dukungan dari tokoh – tokoh masyarakat aceh dan berhasil memulihkan keamanan

Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).


Kalimantan Selatan
  1. Waktu : Oktober 1950
  2. Latar belakang : Terjadi pemberontakkan kesatuan masyarakat tertindas
  3. Pemimpin : Ibnu Hajar
  4. Cara mengatasi : Melakukan gerakan Operasi militer ke Kalimantan selatan
  5. Hasil : Pada tahun 1954 ibnu hajar di tangkap dan di hukum mati pada 22 maret 1955

Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati

upaya disintegrasi bangsa yang dimulai setelah kemerdekaan Indonesia atau disintegrasi yang pernah dialami Indonesia
APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) merupakan milisi dan tentara swasta proBelanda yang berdiri pada waktu Revolusi Nasional Indonesia. Milisi tersebut didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari kesatuan depot pasukan khusus KNIL (Depot Speciale Troepen) pada 15 Januari 1949. Nama milisi tersebut berasal dari bagian hasil kitab ramalan Jawa Kuno, Ramalan Jayabaya yang meramalkan akan kedatangan seorang Ratu Adil atau pemimpin yang adil keturunan Turki. Dikarenakan Westerling mempunyai darah campuran dari Turki, kemudian Westerling menganggap dirinya sebagai Ratu Adil yang katanya akan membebaskan rakyat Indonesia dari cengkraman tirani.

Westerling atau yang menganggap dirinya sebagai Ratu Adil berusaha untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam Republik Indonesia Serikat melawan kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presdien Soekarno dan Hatta yang dianggapnya hal tersebut didominasi oleh orang-orang Jawa. APRA direkrut dari 18 bagian anti Republik yang beragam, termasuk mantan personel gerilyawan Republik, Darul Islam, Ambon, Melayu, Minahasa, KNIL yang telah didemobilisasi, Regiment Speciale Troepen (Resimen Pasukan Khusus KNIL), dan Tentara Kerajaan Belanda. Pada tahun 1950 APRA telah berevolusi dari serangkaian unit pertahanan diri pedesaan menjadi kekuatan tempur berjumlah 2.000 personel.

Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.

  1. Waktu : 23 Januari 1950
  2. Latar belakang : APRA menuntut supaya APRA diakui sebagai Tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan/negara Federal tersebut.
  3. Pemimpin : Kapten Raymond Westerling
  4. Cara mengatasi : Melakukan gerakan operasi militer
  5. Hasil : Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Akan tetapi, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri

upaya disintegrasi bangsa yang dimulai setelah kemerdekaan Indonesia atau disintegrasi yang pernah dialami Indonesia
Peristiwa Pemberontakan Andi Azis

Peristiwa Pemberontakan Andi Azis

Awal gerakan
Andi Azis merpakan mantan perwira KNIL yang telah bergabung menjadi perwira APRIS (ABRI), kemudian Andi Azis diterima sebagai perwira APRIS. Pelantikan penganggkatannya disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta, yang jabatannya merupakan Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur. Namun Andi Azis justru menggerakkan pasukannya dari para mantan perwira KL/KNIL lainnya untuk mencoba menyerang markas APRIS dan telah menyandera sejumlah perwira APRIS, termasuk Letkol A. Y. Mokoginta. Setelah Andi Azis menguasai Makassar, beliau menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Andi Azis menuntut agar para perwira APRIS (dari kalangan mantan anggota KNIL) harusnya bertanggung jawab terhadap segala gangguan keamanan di wilayah Indonesia Timur.

Pada tanggal 08 April 1950 pemerintah membuat ultimatum atau mengajukan diplomatik yang meminta Andi Azis agar segera datang ke Jakarta. Karena apabila Andi Azis tidak menghiraukan ultimatum tersebut, maka Kapal Angkatan Laut Hang Tuah akan meledakkan kota Makassar. Selain itu ultimatum pemerintah tersebut juga meminta agar Andi Azis mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dalam waktu empat hari, namun tetap ultimatum tersebut juga tidak dipedulikan oleh Andi Azis. Setelah batas waktu habis terlewati, pemerintah mengirimkan pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang, dan pada tanggal 15 April 1950 Andi Azis akhirnya datang ke Jakarta dengan perjanjian dari Sri Sultan Hamengkubuwana IX bahwa beliau tidak akan ditangkap. Tetapi, ketika Andi Azis datang ke Jakarta, Andi Azis justru langsung ditangkap.

Terjadinya Pemberontakan Andi Azis
  1. Waktu : 5 Januari 1950
  2. Latar belakang : Menyerang gedung tempat berlangsungnya sidang kabinet
  3. Pemimpin : Andi Azis
  4. Cara penumpasan : Pada tanggal 8 April 1950 dikeluarkan ultimatum bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Azis harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
  5. Hasil : pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, dan semua tawanan harus dilepaskan.
upaya disintegrasi bangsa yang dimulai setelah kemerdekaan Indonesia atau disintegrasi yang pernah dialami Indonesia
RMS (Republik Maluku Selatan)

RMS (Republik Maluku Selatan)

RMS (Republik Maluku Selatan) merupakan sebuah republik yang didirikan di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau yang di dalamnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS Ambon telah dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai dengan Desember 1963. Kekalahan RMS di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966, presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan dipimpin oleh John Wattilete, pengacara berusia 55 tahun, yang dilantik pada April 2010.

Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau. Jajahan Belanda mencapai jumlah tersebut pada abad ke-19 dengan didirikannya Hindia Belanda. Perbatasan Indonesia saat ini terbentuk melalui ekspansi kolonial yang berakhir pada abad ke-20. Pasca-pendudukan oleh Kekaisaran Jepang tahun 1945, para pemimpin nasionalis di Pulau Jawa menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tidak semua wilayah dan suku di Indonesia yang langsung bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan pribumi pertama yang terorganisasi muncul di Maluku Selatan dengan bantuan pemerintah dan militer Belanda. Kontra-revolusioner Maluku Selatan awalnya bergantung pasa perjanjian pascakolonial yang menjanjikan bentuk negara federal.

Terjadinya RMS (Republik Maluku Selatan)
  1. Waktu: Tanggal 25 April 1950
  2. Motif: Tidak puas dengan terjadinya proses kembali ke NKRI
  3. Pimpinan : Dr. Christian Robert Steven Soumokil
  4. Cara Pembubaran: Diselesaikan secara damai dengan mengirimlkan misi dipimpin Leimena gagal sehingga kemudian dikrimkan pasukan ekspedisi militer pimpinan Kawilarang.
  5. Hasil: Sisa – sisa kekuatan RMS banyak yang melarikan diri ke pulau seram dan membuat kekacauan akhirnya Soumokil dapat ditangkap dan dihukum mati

Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil mantan jaksa agung NIT (Negara Indonesia Timur). Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil  menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.

Peristiwa PRRI dan PERMESTA

Peristiwa PRRI dan PERMESTA

PRRI

PRRI atau kependekan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia adalah salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958 dengan terbitnya ultimatum dari DP atau Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh LetKol Ahmad Husein di Padang, SumBar.

PRRI dan PERMESTA

Gerakan tersebut dapat sambutan positif dari daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, tepatnya pada tanggal 17 Februari 1958 daerah tersebut menyatakan dukungan terhadap PRRI.

Bibit-bibit konflik tersebut telah terjadi sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah atau Perda Nomor 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom oleh provinsi Sumatera Tengah saat itu yang mencakup wilayah provinsi Sumatera Barat, Riau yang saat itu masih mencakup wilayah Kepulauan Riau, dan Jambi.

Konflik yang terjadi telah dipengaruhi oleh tuntutan untuk melakukan otonomi daerah yang lebih luas. Ultimatum tersebut terjadi bukan karena tuntutan pembentukan negara baru ataupun pemberontakan, tetapi merupakan protes tentang bagaimana konstitusi diimplementasikan. Pada masa bersamaan kondisi pemerintahan di Indonesia masih belum stabil pasca agresi Belanda. Hal ini juga memengaruhi hubungan pemerintah pusat dengan daerah serta menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah luar Jawa.

Pertentangan tersebut dianggap sebagai sebuah pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang menganggap ultimatum tersebut merupakan proklamasi pemerintahan tandingan atau koalisi, dan kemudian ditumpas dengan pengerahan kekuatan militer besar-besaran yang pernah dicatat dalam sejarah militer Indonesia. Tokoh PRRI adalah para pejuang kemerdekaan Indonesia, serta pendiri dan pembela NKRI.

Terjadinya PRRI
  1. Waktu: Tanggal 15 Februari 1958
  2. Latar Belakang: Misi otonomi luas
  3. Pimpinan: Letkol. Achmad Husein
  4. Cara Pembubaran : Operasi militer Pemerintah mengerahkan pasukan militer terbesar di sejarah militer Indonesia
  5. Hasil: Operasi militer dipimpin AE Kaliurang berhasil kembali menguasai daerah

PERMESTA

Permesta adalah kependekan dari Perdjuangan Semesta atau Perdjuangan Rakjat Semesta merupakan sebuah gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pimpinan sipil dan militer Indonesia timur pada tanggal 02 Maret 1957 dipimpin oleh Letkol Ventje Sumual. Pusatnya berada di Makassar yang pada saat itu merupakan ibukota Sulawesi. Awalnya masyarakat Makassar mendukung gerakan ini namun perlahan-lahan masyarakat Makassar mulai memusuhi pihak Permesta. Lalu satu tahun kemudian yakni pada tahun 1958 markas besar Permesta dipindahkan ke Manado. Di wilayah tersebut timbul kontak senjata dengan pasukan pemerintah pusat. 

Masyarakat Manado waktu itu tidak puas dengan keadaan pembangunan mereka. Pada saat itu masyarakat Manado juga mengetahui bahwa mereka juga berhak atas hak menentukan diri sendiri yang sesuai dengan sejumlah persetujuan dekolonisasi. Di antaranya adalah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar yang berisi mengenai prosedur-prosedur dekolonisasi atas bekas wilayah Hindia Timur. Pemerintah pusat Republik Indonesia yang dideklarasikan di Jakarta pada 17 Agustus 1945 kemudian menggunakan operasi-operasi militer untuk menghentikan gerakan-gerakan yang mengarah kepada kemerdekaan.

Terjadinya Permesta
  1. Waktu : 7 Februari 1958
  2. Latar belakang : Masyarakat di manado tidak puas dengan keadaan ekonomi
  3. Pemimpin : Letkol Ventje Sumual
  4. Cara penumpasan : Pemerintah Republik Indonesia menggunakan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan 

Kesimpulan
Setelah Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil (merasa dianaktirikan) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.

G30S/PKI

G30S/PKI

G30S/PKI atau Gerakan 30 September merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 01 Oktober 1965 ketika itu tujuh perwira tinggi militer Indonesia serta beberapa orang lainnya dibunuh dalam usaha kudeta.

Latar

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet/Rusia. Pada tahun 1965 anggotanya atau kadernya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan Barisan Tani Indonesia (BTI) yang mempunyai 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita (GerWani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan simpatisan.

Pada bulan Juli 1959 parlemen di Indonesia telah dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekret presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin. PKI menyambut Demokrasi Terpimpin Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan dengan NASAKOM.

Pada era Demokrasi Terpimpin, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan independen kaum buruh dan petani mengalami kegagalan dalam memecahkan masalah politis dan ekonomi yang sangat mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah yang memprihatinkan.


Aksi GS30/PKI

  1. Waktu: 30 September 1998
  2. Latar Belakang: Mengganti Ideologi Pancasil
  3. Pemimpin: DN Aidit
  4. Cara penumpasan: Operasi Militer
  5. Hasil: PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan

Pada tanggal 30 September 1965 jam 03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi Indonesia. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan:

  1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI
  2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD
  3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.

Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966.

Korban

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:
  1. Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
  2. Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
  3. Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
  4. Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
  5. Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
  6. Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
  7. Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.

Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada tanggal 03 Oktober.

Beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:
  1. Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
  2. Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
  3. Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

Demikian uraian-uraian singkat mengenai upaya disintegrasi yang pernah dialami Indonesia pada masa lampau.
LihatTutupKomentar
Cancel

Cancel

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel