Dasar Hukum MPLS SD dan SMP

Dasar Hukum MPLS SD dan SMP - Sebelum terbit Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016, masa pengenalan  lingkungan  sekolah  bagi  siswa  baru  lebih  dikenal  dengan nama Masa Orientasi Siswa (MOS). Masa orientasi lazim kita jumpai di setiap  sekolah,  mulai  dari  tingkat  SMP,  SMA hingga  Perguruan  Tinggi. Hampir   seluruh   sekolah   negeri   maupun   swasta   menggunakan   cara tersebut  untuk  mengenalkan  almamater pada peserta  didik  baru.  Dari tahun ke tahun, kegiatan ini selalu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa kegiatan ini tidaklah perlu dan tidak penting dikarenakan hanya menjadi ajang senioritas dan perploncoan. Anggapan itu bukan tanpa dasar, beberapa kali pernah diberitakan siswa yang meninggal usai mengikuti kegiatan MOS dan tindakan kekerasan lainnya.

ahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi melarang kegiatan MOS yang dilakukan oleh pelajar, karena rawan terjadi aksi perploncoan maupun kekerasan yang dilakukan senior terhadap siswa baru. Sebagai gantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan MPLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru) yang menghilangkan stigma negatif tentang pelaksanaan masa orientasi siswa yang terjadi saat ini. Di dalam Permendikbud tersebut, tidak boleh lagi  diadakan  kegiatan  yang  berisi  atau  menjurus  kepada  perploncoan atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru.

Latar Belakang MPLS

Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi melarang kegiatan MOS yang dilakukan oleh pelajar, karena rawan terjadi aksi perploncoan maupun kekerasan yang dilakukan senior terhadap siswa baru. Sebagai gantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan MPLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru) yang menghilangkan stigma negatif tentang pelaksanaan masa orientasi siswa yang terjadi saat ini. Di dalam Permendikbud tersebut, tidak boleh lagi  diadakan  kegiatan  yang  berisi  atau  menjurus  kepada  perploncoan atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru.

Selanjutnya, yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan ini adalah kepala sekolah. Apabila ditemukan pelanggaran, maka sanksi yang diberikan kepada sekolah, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan, apabila pelanggaran sangatlah berat, kepala sekolah terancam dibebastugaskan dari jabatan dan siswa yang melakukan tindakan kekerasan mendapat sanksi dari sekolah.

Berkenaan dengan adanya kekhawatiran munculnya hal-hal yang tidak diharapkan pada pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), maka dipandang perlu disusunnya Pedoman Pelaksanaan MPLS tingkat Kabupaten Tahun 2019. Baca juga artikel 6 Peran Wali Kelas Yang Paling Penting

Dasar Hukum Pelaksanaan MPLS

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);  
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101); 
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  18  Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa; 
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak 
  8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak; 

Demikian Dasar Hukum MPLS SD dan SMP untuk tingkat Kabupeten ini diposting, semoga dapat menambah wawasan kita mengenai dasar-dasar hukum pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah tersebut. Baca juga artikel 3 Tugas Pokok Guru Dalam Pendidikan

0 Response to "Dasar Hukum MPLS SD dan SMP"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel